Keberatan Owner Pendaftaran Merek atas Pendaftaran Merek oleh Pihak Lain

Apakah permintaan pendaftaran merek yang sudah memperoleh Ciri Terima Permohonan Pendaftaran Merek dari Ditjen KI bisa dituntut secara pidana oleh pemegang merek terdaftar atas dasar persamaan pada pokoknya, sementara itu permohonan pendaftaran merek tersebut belum terdapat penolakannya oleh Ditjen KI?

Pembahasan Lengkap

Postingan di dasar ini merupakan pemutakhiran dari postingan dengan judul Penuntutan Merek dalam Permohonan yang terbuat oleh Mona Bidayati yang awal kali diterbitkan pada Senin, 24 Mei 2010.

Makna‘ Persamaan Pada Pokoknya’

Saat sebelum menanggapi persoalan Kamu, terdapat perlunya Kamu menguasai yang diartikan dengan‘ persamaan pada pokoknya’ yang tercantum dalam Uraian Pasal 21 ayat( 1) Undang- Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek serta Gejala Geografis(“ UU MIG”), ialah:

Kemiripan yang diakibatkan oleh terdapatnya faktor yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga memunculkan kesan terdapatnya persamaan, baik menimpa wujud, metode penempatan, metode penyusunan ataupun campuran antara faktor, ataupun persamaan bunyi perkataan, yang ada dalam Merek tersebut.

Penolakan Merek / pendaftaran merek

Permohonan ditolak bila merek memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan:[1]

merek terdaftar kepunyaan pihak lain ataupun dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain buat benda serta/ ataupun jasa sejenis;

merek populer kepunyaan pihak lain buat benda serta/ ataupun jasa sejenis;

merek populer kepunyaan pihak lain buat benda serta/ ataupun jasa tidak sejenis yang penuhi persyaratan tertentu; atau

gejala geografis terdaftar.

Tidak hanya itu, permohonan pula ditolak, bila merek:[2]

ialah ataupun menyamai nama ataupun singkatan nama orang populer, gambar, ataupun nama tubuh hukum yang dipunyai orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

ialah tiruan ataupun menyamai nama ataupun singkatan nama, bendera, lambang ataupun simbol ataupun emblem sesuatu negeri, ataupun lembaga nasional ataupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

ialah tiruan ataupun menyamai ciri ataupun cap ataupun stempel formal yang digunakan oleh negeri ataupun lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek

Terpaut owner merek terdaftar yang Kamu terangkan, dia berhak mengajukan upaya hukum buat melindungi merek miliknya bila terdapat merek lain yang sama ataupun mempunyai persamaan pada pokoknya, sebab dia menemukan hak eksklusif dari negeri atas merek tersebut.[3]

Secara hukum, merek terdaftar itu menemukan pelindungan hukum buat jangka waktu 10 tahun semenjak bertepatan pada penerimaan serta bisa diperpanjang buat jangka waktu yang sama.[4]

Terpaut persoalan Kamu, ciri terima permohonan pendaftaran merek bukan dasar hukum kalau merek telah terdaftar.

Dokumen itu cuma jadi ciri kalau permohonan itu sudah penuhi persyaratan buat didaftarkan, sebab sudah penuhi persyaratan minimum, semacam formulir permohonan yang sudah diisi lengkap, label merek, serta fakta pembayaran bayaran.[5]

Sehabis diterima, Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia berikutnya mengumumkan permohonan dalam kabar formal merek sepanjang 2 bulan yang diterbitkan secara berkala lewat fasilitas elektronik serta/ ataupun non- elektronik.[6]

Selaku data, Kamu bisa memandang catatan merek yang diumumkan dalam halaman Kabar Formal Merek yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia.

Dalam sesi pengumuman seperti itu, owner merek terdaftar dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan diiringi alibi serta fakta kalau merek yang dimohonkan tersebut tidak bisa didaftar ataupun ditolak.[7]

Terhadap keberatan itu, pemohon ataupun kuasanya berhak mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu sangat lama 2 bulan terhitung semenjak bertepatan pada pengiriman kopian keberatan di informasikan.[8]

Seluruh keberatan serta/ ataupun sanggahan yang diajukan jadi pertimbangan dalam pengecekan substantif yang berlangsung dalam jangka waktu sangat lama 150 hari kerja.[9]

Bila pemeriksa substantif memutuskan permohonan tidak bisa didaftar ataupun ditolak, Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia memberitahukan secara tertulis kepada pemohon ataupun kuasanya dengan mengatakan sebabnya.[10]

Setelah itu, pemohon ataupun kuasanya bisa mengantarkan asumsi atas penolakan secara tertulis dengan mengatakan sebabnya dalam jangka waktu sangat lama 30 hari kerja semenjak bertepatan pada pengiriman pesan pemberitahuan itu.[11]

Atas pemberian peluang buat mengantarkan asumsi, ada 3 mungkin:

Bila pemohon ataupun kuasanya tidak mengantarkan asumsi, Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia menolak permohonan merek;[12]

Bila pemohon ataupun kuasanya mengantarkan asumsi serta pemeriksa substantif memutuskan asumsi itu diterima, Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia menerbitkan sertifikat merek serta mengumumkannya dalam kabar formal merek;[13] atau

Bila pemohon ataupun kuasanya mengantarkan asumsi, tetapi pemeriksa substantif memutuskan asumsi tidak bisa diterima, Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia menolak permohonan merek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *